KhaZaAm

Banyaknya informasi yang berkembang di lapangan terkait pensiun dini mendapatkan pesangon hingga miliaran rupiah dibantah pemerintah. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, info tersebut hanyalah isu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

"Informasi kalau PNS yang mengajukan usulan pensiun dini dan mendapatkan pesangon besar tidak benar. Sebab untuk memprosesnya harus ada dasar hukumnya. Sementara hingga saat ini tidak atau belum ada dasar hukumnya," ungkap Azwar dalam keterangan persnya, Senin (10/6).

Dijelaskannya, dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan PP No 19 Tahun 2013 jo Surat Edaran Kepada BKN No 4/SE/1980 dinyatakan bahwa kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan antara lain diberikan hak pensiun.

Selain itu PNS yang diberhentikan dengan hormat dan telah berusia paling sedikit 50 tahun dan memiliki masa kerja paling sedikit 20 tahun diberikan hak pensiun. "Yang dimaksud dengan hak pensiun adalah hak pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku bagi PNS," ujar politisi PAN ini.

Perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Di dalam UU Nomor 11 Tahun 1969, lanjut mantan Plt Gubernur Aceh ini, tidak dikenal pesangon.

"Jadi intinya, hingga saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang pesangon. Yang ada hanya hak-hak pensiun saja," tandasnya.

 

Sumber : www.jpnn.com